Proses dan Syarat Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pembangunan rumah, atau renovasi rumah. Kredit pemilikan rumah ini pada dasarnya muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat diimbangi dengan kemampuan daya beli kontan masyarakat.

Alasan krusial yang lain adalah dari para pengembang yang menginginkan suatu transaksi cash and carry dan tidak mau tahu bagaimana pada klien/pembeli perumahan mereka mendapatkan uang  dan membayarkannya tepat waktu. Alas an lain dibentuknya jenis kredit ini adalah adanya desakan dari masyarakat akan adanya suatu pinjaman yang rendah dan disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran yang sekiranya masih mampu dikejar.[1]

Kredit pemilikan rumah sebenarnya terbuka bagi setiap orang yang memiliki dana cukup untuk membeli rumah dengan menyicil. Ketersediaan dana secara continue tentu saja bergantung pada pendapatan setiap orang. Maka, setiap orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan sanggup membayar cicilan setiap bulan sudah lolos screening awal pengajuan kredit pemilikan rumah.

Kredit pemilikan rumah bisa dimulai setelah tersedia dana dari pemohon sekitar 20-30% dari harga rumah, namun nilai  ini tergantung juga dari kebijakan bank. Sebelum kredit pemilikan rumah di setujui, pembeli akan di minta untuk melengkapi persyaratan untuk mengambil kredit pemilikan rumah. Adapun syarat yang diminta:

1)      Aplikasi (blangko isian dari bank) Kredit Pemilikan Rumah diisi lengkap.

2)      Fotokopi KTP pemohon (apabila sudah menikah KTP suami/istri).

3)      Surat nikah atau cerai, bila sudah menikah atau cerai.

4)      Kartu keluarga (KK)

5)      Surat keterangan WNI (untuk WNI keturunan)

6)      Slip gaji atau surat keterangan gaji, akta perusahaan atau izin profesi

7)      Tabungan atau rekening koran

8)      Surat keterangan dari tempat bekerja

9)      Surat keterangan jabatan (apabila diperlukan)

10)  Dokumen kepemilikan agunan berupa sertifikat hak milik, izin mendirikan bangunan, pajak bumi dan bangunan

11)  NPWP pribadi atau SPT untuk kredit lebih dari Rp 100.000.000,-[2]

Bank akan menyeleksi baik dari pihak konsumen yang akan mengajukan kredit pemilikan rumah, pihak pengembang yang bertanggung jawab atas kelangsungan pekerjaan sebuah perumahan, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pemberian kredit pemilikan rumah tersebut, misalnya sub kontraktor dan lahan yang dipakai. Pihak developer juga akan sekaligus diseleksi dan dilihat bagaimanaa mereka memegang janji tentang fasilitas dan surat-surat yang diperlukan bagi calon klien.[3]

---

[1] Suzanna Hardjono, Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat Kredit Pemilikan Rumah, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2008, hlm 25

[2] Ibid., hlm 27-28

[3] Ibid, hlm 35