Tinjaun Umum tentang Penyelesain Sengketa Internasional

1.Peranan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam penyelesain sengketa Internasioanl, hukum internasional memiliki peranan yang penting dalam penyelesaiannya. Upaya-upaya penyelesaian ini dilakukan untuk menciptakan hubungan-hubungan antara negara dapat lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

Peran hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaiaman para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasioanl.

Dlam perkembangan awal, hukum internasioanl mengenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer). 

Namun saat ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional secara damai. Ketentuan ini tertera khususnya dalam pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB. Menurut Levy kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga ‘perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan’ tidak terancam.[1]

2. Pola-Pola Penyelesaian Sengketa Secara Damai menurut Pasal 33 Piagam PBB[2]

Kewajiban penyelesaian sengketa di jelaskan oleh Pasal 33 Piagam PBB. Pasal ini menyatakan:

“ The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution be negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful mens of their own choice”

“ para pihak dalam suatu bersengketa yang nampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian sengketa damai lainnya yang mereka pilih.”

Berdasarkan pasal diatas, pada pokonya cara penyelesaian sengketa secara damai Berdasarkan pasal 33 Piagam dan resolusi tersebut, pada pokoknya cara penyelesaian sengketa secara damai dibagi ke dalam dua kelompok:

1) penyelesaian secara diplomatik, yakni negosiasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi, di samping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan dipilih atau diinginkan oleh para pihak. Cara pertama, yaitu negosiasi, adalah cara yang tidak melibatkan pihak ketiga, yakni cara penyelesaian yang langsung melibatkan para pihak yang bersengketa. Cara-cara lainnya adalah penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pihak ketiga di dalamnya.

2) Cara penyelesian secara hukum, yakni: arbitrase dan pengadilan.

Dari uraian pasal tersebut tampak bahwa ketujuh cara penyelesaian sengketa tersebut sudah menjadi cara aturan-aturan hukum yang perlu atau harus digunakan atau dipertimbangkan.

---

[1] Werner Levy, Contemporary International Law: A Concise Introduction,Westview Press, 2nd.ed., 1991, hlm. 276.dikutip dari buku,Huala Adolf, Hukum Penyelesaian sengketa Internasiona,2004 hlm 15.

[2] Huala,Adolf,Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,2004,hlm 26